Kodim 0822 Bondowoso
Kodim 0822 Bondowoso

DANDIM 0822 DAN KAPOLRES BONDOWOSO SOLID DALAM PENGAMANAN UNJUKRASA OLEH MAHASISWA GMNI, PMII DAN HMI ALIANSI MAHASISWA BONDOWOSO

14

Bondowoso, Dandim 0822/Bondowoso Letkol Inf Jadi, S.I.P., dan Kapolres Bondowoso AKBP Febriansyah, S.I.K., ikut turun langsung dalam pengamanan unjukrasa yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa GMNI, PMII dan HMI yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bondowoso, yang diikuti sekitar 200 orang, bertempat di Kantor DPRD Bondowoso Jl. Raya Bondowoso – Situbondo No.100 Kec/Kab. Bondowoso dengan tuntutan Revisi Ulang UU KPK yang baru, Pembatalan RKUHP, Penghapusan Kekerasan RUU Seksual, Ketenagakerjaan, Pertanahan dan Kemasyarakatan serta Permasalahan Karhutla, Rabu siang (25/9).

Massa aksi berkumpul di Paseban Alun – Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso Jl. Letnan Amir Kusman Kec/Kab. Bondowowo dan menuju gedung DPRD Kab. Bondowoso dan langsung membentangkan Spanduk dan Poster yang bertuliskan :

a. Turut berduka cita atas matinya akal sehat wakil rakyat.

b. DPR selalu Farming Rakyat AFK.

c. Cukup hatiku yang hancur tapi jangan.

d. Bondowoso punya gerbong maut, DPRD punya RUU maut.

e. Saat kampanye merakyat saat terpilih berhianat.

f. Sangek titik kenak Pasal.

g. Ngentot urusan kami bukan urusan Negara.

h. Demi Indonesia aku rela scin careku sia sia.

Massa aksi unjukrasa melaksanakan orasi secara bergantian dengan tuntutan:

a. Membatalkan (tidak hanya menunda) RKUHP yang bersifat kontroversial dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, seperti pada pasal 219, 278, 281 poin B, 480 ayat 2 poin A, 604 dan pasal 32.

b. Melakukan kajian dan partisipasi publik kembali dalm penyusunan draft secara komperhensif sebelum melakukan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Mencabut revisi UU permasyarakatan yang  memberikan kenikmatan bagi koruptor.

d. Mencabut revisi undang undang komisi pemberantasan korupsi dengan menerbitkan Perppu yang mencabut undang undang KPK dan disetujui oleh DPR.

e. Menghapus pasal pasal bermasalah dalam RUU ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

f. Mendesak Negara untuk mengusut dan mengadili elit elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dibeberapa Wilayah di Indonesia.

g. Menolak pasal pasal problematis dalam RUU pertanan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria dan berpotensi memperparah ketimpangan kepemilikan tanah.

h. Mendisiplinkan aparat Negara dalam berhadapan dengan rakyat untuk menjamin kebebasan berpendapat demi iklim Demokrasi yang sehat. (By Pendim 0822).