Kodim 0822 Bondowoso
Kodim 0822 Bondowoso

CEGAH PELANGGARAN, KODIM 0822/BONDOWOSO GELAR PENYULUHAN HUKUM

108

Bondowoso,  Guna mencegah pelanggaran hukum di wilayah Kodim 0822/Bondowoso, Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Makodim 0822 Jl. Letnan Sutarman No. 06 Bondowoso telah dilaksanakan acara Penyuluhan hukum kepada Prajurit TNI, PNS dan Persit KCK Cab. XXXVI Kodim 0822 serta satuan Balak di wilayah Kodim 0822/Bondowoso. Kegiatan dengan tema “Kegiatan Penyuluhan Hukum Bertujuan Mencegah Dan Meminimalisir Pelanggaran Hukum” dengan Meteri meliputi Netralitas TNI, tindak pidana dan pelanggaran yang menonjol, UU ITE, Petunjuk Teknis scorsing dan PTDH. Hadir dalam kegiatan tersebut Kakumdam V/Brawijaya  Kolonel Chk Hadi Supeno, SH, MH dan Dandim 0822/Bondowoso Letkol Inf Tarmuji S, Ag, serta Pemateri Kapten Chk Nasrudin, SH, Senin (23/04).

 

Penyuluhan hukum oleh pemateri Kapten CHK Nasrudin SH menyampaikan:

“Netralitas TNI merupakan kehendak rakyat. Hal itu diamanahkan dalam UU 34/2004 tentang TNI. Selain itu, lanjut dia, netralitas TNI merupakan wujud nyata yang menunjukkan TNI benar-benar tak akan masuk ke politik praktis. Dengan adanya pedoman netralitas TNI dalam pemilu dan pilkada, ia mengungkapkan, jelas menegaskan posisi prajurit TNI untuk tetap netral. Ia juga berharap, semua unsur TNI di seluruh Indonesia untuk mendukung netralitas tersebut.Kita mengharapkan semua unsur TNI mendukung netralitas dan menciptakan keamanan di seluruh wilayah.

Maraknya kasus perselingkuhan seperti sekarang ini, tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat sipil semata namun telah merambah dan terjadi di Lingkungan militer, apabila terdapat prajurit TNI yang akan mencoba-coba dengan apa yang telah dilarang tersebut yaitu pelanggaran tindak pelanggaran pidana asusila dan perzinaan. Akan mendapatkan sanksi dan hukum sampai dengan proses pemecatan, tambah Kakum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281, 284 dan Pasal 279 KUHP tersebut berisikan dan mengatur tentang pelanggaran kasus Asusila dan Perzianaan yang dilakukan oleh prajurit. Dimana ancaman hukuman yang akan diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan dan bisa sampai dengan proses pemecatan.

Pengadilan Militer sebagai wujud nyata bagi masyarkat umum adalah lembaga penegakan hukum atau displin bagi para anggota militer. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, merupakan tugas pokok TNI dan semua Warga Negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 7 ayat (1): “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Sebagai warga Negara Republik Indonesia TNI bukan merupakan Klas tersendiri, karena setiap Prajurit TNI adalah juga sebagai masyarakat biasa.

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maksudnya setiap Warga Negara Indonesia baik itu Prajurit TNI maupun masyarakat biasa mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, berarti dalam kehidupan sehari-hari Prajurit TNI juga berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku umum, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Tetapi masyarakat biasa tidak dapat diberlakukan hukum militer karena mereka bukan termasuk golongan militer. (By Pendim 0822).